Keluarga besar HMI CABANG KABUPATEN BANDUNG
MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES
KEPADA
KANDA ASEP MAHMUD YUSUF (AMY)DAN RAHMAT SEBAGAI FORMATUR DAN MID FORMATUR TERPILIH HMI CAB. KAB. BANDUNG
PERIODE 2009 - 2010

YAKIN USAHA SAMPAI

Baca Selengkapnya......

Press Conference Pengurus Besar HMI

”Menuju Pileg Berkualitas dan Damai”

Menjelang pelaksanaan pemilu legislatif, seluruh media dan pihak-pihak yang peduli terhadap proses demokratisasi di Indonesia sangat intens melakukan penilaian, bahkan melakukan pendampingan terkait dengan proses pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini. Mulai dari pendampingan yang bersifat substansial hingga yang bersifat teknis-operasional. Hal tersebut menambah bobot dinamika demokratisasi di Indonesia melalui media Pemilu 2009 menuju pada tahapan yang lebih sempurna.
Dalam hal ini PB HMI melalui program HMI for Election 09, sudah melaksanakan beberapa kegiatan, yakni Gerakan Pemilih Cerdas dan Mobile Campaign for Voter Education. Sedangkan kerjasama pengawasan hari H pemilihan yang diajukan kepada Bawaslu, insyaAllah dapat direalisasi pada pemilihan presiden 8 Juli 2009 nanti.

Menindak lanjuti kebijakan PB HMI terkait dengan pendampingan demokrasi dan pelaksanaan pemilu, menjelang pemilu legislatif tanggal 09 April 2009 besok, PB HMI merasa perlu mengeluarkan beberapa seruan sebagai pernyataan sikap organisasi, sebagai berikut:

Dengan berbagai fenomena yang berkembang terkait dengan persiapan pemilu, penyelengara pemilu dituntut lebih ekstra lagi dalam peningkatan kinerjanya.
Secara tegas kami menyerukan agar KPU dan Bawaslu beserta jajarannya :
1. Tetap kukuh bersikap netral dan menjunjung tinggi integritas dan asas keadilan. Keberpihakan penyelenggara pemilu akan menjadi landasan awal pecahnya konflik dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, keberpihakan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) akan mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu.
2. Responsif atas berbagai hal yang memungkinkan terjadinya sengketa pemilu, dan berupaya membuat rumusan yang kongkrit terkait dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dengan memberikan penjelasan yang lengkap, menyeluruh, dan tidak ambigu.

Selanjutnya untuk para pemilih, sesuai dengan garis program Gerakan Pemilih Cerdas, PB HMI menghimbau agar :
1. Tidak memilih para politisi yang menggunakan politik uang atau suap. Memilih para politisi yang menggunakan politik uang sama saja menggadaikan nasib bangsa selama lima tahun ke depan. Selain itu juga Politik uang bisa mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu.
2. Para pemilih sebaiknya memilih para caleg yang memiliki standar pendidikan yang layak agar terjadi peningkatan kualitas parlemen kita. Untuk DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota sebaiknya memilih caleg yang memiliki standar pendidikan minimal SLTA dan yang sederajat. Untuk DPR RI dan DPD RI sebaiknya para pemilih memilih caleg yang memiliki kapabilitas akademis dengan memperhatikan basic akademisnya setidaknya S1.
3. Para pemilih sebagaiknya memilih para caleg yang bersih dari kasus korupsi dan terlihat amanah dalam kehidupan sehari-hari.
4. Jangan memilih para caleg yang terbukti atau terindikasi melakukan perselingkuhan dan skandal sebagai hukuman sosial bagi para caleg yang lemah pada wilayah moralitas.
5. Para pemilih jangan mau terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang berupaya mengagalkan atau menghadirkan kekacauan terkait pelaksanaan pemilu.
6. Sebaiknya para pemilih tidak mencontreng nama partai, melainkan mencontreng nama caleg, agar suara tersalurkan dengan tepat kepada caleg tertentu.
7. Para pemilih sebaiknya jangan tergesa-gesa melakukan pencontrengan di dalam bilik suara yang akan mengakibatkan suara rusak dan aspirasi tidak tersalurkan.
8. Para pemilih sebaiknya menghindari ajakan pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

Penting juga harus diperhatikan adalah kecenderungan kontestan, baik partai politik secara kelembagaan, maupun para caleg secara personal. Terkait dengan mereka, PB HMI menyerukan :
1. Sebagai kontestan harus memiliki sikap yang bijaksana dalam menerima hasil pemilu. Siap menang dan juga siap kalah.
2. Jika pun terjadi sengketa dan indikasi kecurangan terkait dengan penyelengaraan pemilu, kontestan sebaiknya menempuh jalur konstutisional dalam upaya penyelesaiannya. Agar selain meminimalisasi konflik, cara seperti ini juga akan menambah kualitas pemilu dan memberikan gambaran yang positif terhadap masyarakat terkait dengan perkembangan proses demokratisasi yang berlangsung.
3. Jangan menggunakan pendekatan politik uang kepada masyarakat, seperti melalui serangan fajar sebagai upaya memenangkan pemilu. Selain ini melanggar aturan, hal tersebut juga akan merusak tatanan bangunan demokrasi yang telah terbangun dari kesadaran masyarakat.
4. Para kontestan partai politik atau individu yang kebetulan berada di pemerintahan, jangan sekali-kali menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik pesonal atau golongan.

Selain hal tersebut diatas, PB HMI juga menyerukan seluruh kader di Indonesia baik di tingkat Komisariat, Cabang dan Badko agar mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan PB HMI di atas. Hal ini kami sampaikan sebagai sebuah refleksi panjang proses pendampingan HMI terkait dengan mewujudkan tatanan demokrasi substansial di Indonesia.

Demikian dan terima kasih

Jakarta, 8 April 2009


PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLA

Baca Selengkapnya......